Wakil Ketua DPRD Jabar Bahas Bantuan Provinsi 2027 dan Tantangan APBD Jabar
BANDUNG,– Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ir.H. MQ Iswara menggelar kegiatan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026” di Komplek PDK, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Minggu (20/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini menjadi wadah dialog langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat dari berbagai dapil di Kota Bandung. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RW 05 Bapak Budi selaku tuan rumah, tokoh masyarakat, serta warga dari Dapil 1, 2, 5, dan 7 Kota Bandung.
Ketua RW 05: Pengawasan Jadi Bentuk Kepedulian untuk Bandung Maju
Sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Budi, Ketua RW 05 Kelurahan Turangga. Ia mengaku bangga ditunjuk sebagai perwakilan tuan rumah karena memiliki kedekatan emosional dengan keluarga Ir. Iswara.
“Alhamdulillah saya masih dipercaya Kang Iswara. Maksud dari pertemuan ini adalah kita saling mengingatkan dengan pengawasan. Betulkah selama ini aspirasi warga dari Dapil Bandung-Cimahi sudah diakomodir dengan baik,” ujar Budi.
Budi berharap melalui diskusi sederhana ini, warga dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada wakilnya. “Saya yakin kita belajar di sini bersama-sama untuk membangun Bandung lebih maju dan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Ir. Iswara: Bantuan Provinsi ke Kota/Kab Baru Bisa 2027, APBD Jabar Alami Penyesuaian
Dalam pemaparannya, Ir. Iswara menjelaskan fokus kegiatan pengawasan tahun ini adalah memastikan program pemerintah berjalan sesuai kewenangan.
“Jadi bantuan-bantuan 2025-2026 itu hanya untuk kewenangan provinsi dulu. Jalan provinsi, irigasi provinsi, penerangan jalan provinsi, dan sekolah SMA/SMK/SMEA. Sementara untuk bantuan ke kabupaten/kota seperti jalan lingkungan dan PJU baru bisa dimulai tahun 2027,” jelas Iswara.
Ia juga menyoroti kondisi APBD Jawa Barat yang mengalami penyesuaian. Target pendapatan tidak tercapai hingga Rp5,9 triliun. Transfer dari pusat pun berkurang dari Rp12 triliun menjadi Rp7,8 triliun.
“Karena itu bantuan-bantuan seperti insentif kader Posyandu dan makanan tambahan sementara kita stop dulu. Tapi secara aturan dibolehkan. Nanti kita cek lagi. Prinsipnya belanja wajib tetap jalan,” tegasnya.
Iswara juga merespon 3 aspirasi warga yang muncul.
1. Pembangunan JPO: Akan dikoordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Jika diizinkan Pemkot Bandung, akan diajukan lewat provinsi.
2. Insentif Kader Posyandu: Saat ini Rp75.000/bulan dibayar 3 bulan sekali. Ia mendorong agar ditambah dan sarana Posyandu diperbaiki.
3. Bantuan untuk Media: Ia mengakui peran media sangat penting. Bantuan akan tetap ada namun disesuaikan dengan efisiensi anggaran. Proses pengajuan tetap harus lewat SIPD dan proposal resmi.
“Peran pers membantu mensosialisasikan program pemerintah. Nanti kita atur mekanismenya. Yang penting terdata dan terverifikasi,” kata Iswara.
Di akhir kegiatan, Iswara juga menyampaikan kabar baik Musda Golkar Jabar yang telah memilih Kang Daniel Muttaqin sebagai Ketua dan Kang Edwin Senjaya sebagai Ketua Harian.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD 2027.
(Red)**
